Apa itu BMAI?

BMAI

Sumber: http://bmai.or.id/

Sahabat OCI, kita tidak hanya harus mengenal definisi asuransi, produk asuransi, proses asuransi, dll. Namun dalam suatu perusahaan di bidang produk maupun jasa diperlukan badan pengawas untuk memastikan perusahaan tersebut sehat dan sebagai media pemberi solusi atas perkara yang ada. Khususnya di industri perasuransian dewasa ini. Banyak perusahaan jasa keuangan yang mengibarkan sayapnya untuk masuk kedalam dunia perasuransian. Maka didirikan Badan Pegawas resmi yaitu BMAI sebagai lembaga one-stop-service yang mudah diakses masyarakat Tertanggung dan Pemegang Polis untuk menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung yang tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan atau tidak mampu membayar biaya bantuan hukum yang mahal. Berikut penjelasan mengenai Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI):

Sengketa klaim asuransi antara Tertanggung dan Penanggung diselesaikan sesuai ketentuan polis mengenai “Perselisihan”, yaitu melalui Majelis Arbitrase Ad-hoc atau Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa klaim asuransi model ini telah lama dipraktikan namun terasa kurang pas bagi masyarakat, bagi Tertanggung sederhana yang enggan menempuh proses persidangan yang formil maupun sengketa klaim dengan jumlah yang relatif kecil. Oleh karena itu bermediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta memberikan penyelesaian yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution), maka BMAI hadir di tengah-tengah masyarakat asuransi.

Gagasan untuk mendirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dilakukan oleh industri perasuransian yang diwadahi oleh Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) dengan tujuan mendekatkan perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Bentuk-bentuk dan usaha-usaha mediasi sengketa klaim asuransi telah lama dilakukan oleh masing-masing Asosiasi perusahaan Asuransi. Tetapi, kebutuhan untuk mendirikan suatu wadah yang benar-benar dapat bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, independen dan imparsial yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis, sangat dipandang perlu untuk segera diprakarsai berdirinya. Maka pada Jumat, 12 Mei 2006, pendirian BMAI diresmikan oleh DR. A. Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK Departemen Keuangan RI.

Adapun dasar hukum berdirinya BMAI adalah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan surat keputusannya Nomor: KEP-45 / M.EKON /07 / 2006; Gubernur Bank Indonesia (BI), dengan surat keputusannya Nomor: 8 / 50 / KEP.GBI / 2006; Menteri Keuangan dengan surat keputusannya Nomor: 357 / KMK.012 / 2006; dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan surat keputusannya Nomor: KEP-75 / MBU / 2006; Tentang: PAKET KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006. Juga berdasarkan pada lampiran III Lembaga Keuangan NonBank poin 3, program 3 tentang “Perlindungan Pemegang Polis” dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI.

Berdasarkan SKB di atas, maka BMAI baru beroperasi  Senin, 25 September 2006 atau 5 (lima) bulan setelah BMAI resmi didirikan. BMAI berdiri dalam bentuk “Perhimpunan” dengan Akta Notaris No: 5 tertanggal 03 Mei 2007 (Kantor Notaris Fatniah Helmi, SH) dan berdasarkan Akta Pengesahan dari Kehakiman & HAM, tertanggal 15 februari 2008 dengan No: AH – 11.01.AH.01.06. Tahun 2008.

Kegiatan BMAI meliputi antara lain:

a. Menerima permohonan mediasi yang diajukan oleh Pemohon ( Tertanggung atau Nasabah asuransi) sebagai upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi;

b. Melakukan upaya mediasi dengan memfasilitasi langkah-langkah perdamaian kepada para pihak yang bersengketa tanpa harus memberikan penilaian ataupun putusan terhadap sengketa tersebut; dan

c. Melakukan pemeriksaan dan membuat putusan ajudikasi terhadap sengketa oleh majelis ajudikasi, jika upaya mediasi tidak berhasil.

BMAI adalah lembaga one-stop-service yang mudah diakses masyarakat Tertanggung dan Pemegang Polis untuk menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung yang tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan atau tidak mampu membayar biaya bantuan hukum yang mahal. BMAI mempunyai Badan Pengawas yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang perasuransian untuk menjamin tindakan yang lebih independen, adil, dan transparan. BMAI mempunyai staf yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan dalam bidang perasuransian dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik mediasi maupun ajudikasi BMAI tidak memungut biaya apapun baik dari tertanggung atau Pemegang Polis.

Sumber: Klaim Asuransi: GAMPANG!, BMAI – 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>