Asuransi Berdasarkan Undang-Undang (UU)

Siapa yang tahu mengenai pengertian Asuransi menurut Undang-Undang? Ada banyak penafsiran mengenai Asuransi, namun semua pengertian tersebut memiliki pengertian yang sah menurut Hukum. Asuransi sendiri merupakan industri yang berpegang pada hukum. Dalam buku Dasar-Dasar Asuransi: Jiwa, Kesehatan, dan Annuitas oleh AAMAI 2011 telah menjabarkan mengenai asal mulai pengertian Asuransi berdasarkan Undang-undang (UU):

Menurut D.S Hansel, disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (pemegang polis) dalam bentuk premi dan sebagai imbalannya setiap peserta berhak memperoleh pembayaran sejumlah dana apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu (insurance may be defined as a social device providing financial compensation for the effect of misfortunes,the payment being made from the accumulated contribution of all parties participating in the scheme). Asuransi atau pertanggungan (verzekering) merupakan suatu gejala hukum atau fenomena hukum. Bila ditinjau dari segi hukum, asuransi merupakan suatu persetujuan. Sebagai suatu persetujuan, asuransi harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hkum Perdata (KUHPdt) atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel mulai diberlakukan di Indonesia (baca Hindia Belanda) pada tahun 1847 dengan pengumumannya pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam  staatsblaad  tahun 1847 no.23 staatsblaad sekarang menjadi Lembaran Negara. KUHPdt dan KUHD ini mulai diberlakukan bagi orang-orang Indonesia sesuai Lembaran Negara No. 12 tahun 1917 tentang penundukan diri secara sukarela kepada hukum Eropa.

KUHPdt dan KUHD sampai sekarang masih berlaku sekalipun tidak secara mutlak adalah berkat pasal II aturan peralihan dalm UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Segala badan negara dan perturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini

Jadi karena sampai saat ini KUHPdt dan KUHD yang baru belum ada, maka dengan segala kekurangannya KUHPdt dan KUHD warisan dari pemerintah Belanda masih digunakan, artinya asuransi yang merupakan bagian dari hukum perikatan akan banyak diatur pada KUHPdt dan KUHD.

Mempelajari hukm asuransi, berarti mempelajari ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian, oleh karena itu sumber hukum asuransi adalah:

1. KUHPdt terdiri dari 4 (empat) buku, yang masing-masing mengatur hal-hal sebagai berikut ini, yaitu:

  • Buku ke I mengatur tentang orang (van personen), dibagi dalam 18 bab (title), yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 198 (198 pasal)
  • Buku ke II mengatur tentang kebendaan (van zaken), dibagi dalam 21 bab, yang terdiri dari pasal 199 sampai dengan pasal 1232 (1.034 pasal)
  • Buku ke III mengatur tentang perikatan (van verbintenissen), dibagi dalam 18 bab, yang terdiri dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 (632 pasal)
  • Buku ke IV mengatur tentang pembuktian dan Daluarsa (van bewijs en verjaring), dibagi dalam 7 bab, yang terdiri dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1993 (129 pasal).

Bab atau title dibagi lagi dalam bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari pasal-pasal dan sebuah pasal terdiri dari satu atau beberapa ayat. KUHPdt terdiri dari 1993 pasal

Produksi asuransi merupakan produk janji artinya yang dijual adalah suatu janji yang harus ditepati apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. Untuk itu perjanjian asuransi hanya diatur dalam satu-satunya pasal 1774 (Buku III tentang: Perikatan, Bab-XV tentang “perjanjian untung-untungan” bagian ke-1 tentang ketentuan umum), yang menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama daiatur dalam KUHD”.

Kalimat terakhir dari pasal ini memberikan pengertian bahwa tentang asuransi atau pertanggungan berlaku asas “lex specialis derogaat lex generale” artinya undang-undang yang berlaku umum. Apabila pertanggungan dapat  memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHD, maka pertanggungan bukan perjanjian untung-untungan.

2. KUHD terdiri atas 2 (dua) buku, yang masing-masing mengatur hal-hal sebagai berikut ini, yaitu:

  • Buku ke I mengatur tentang perdagangan pada umumnya, yang dibagi dalam 10 bab, dan terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 308 (308 pasal)
  • Buku ke II mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayanan, yang terbagi dalam 13 bab, dan terdiri dari pasal 309 sampai dengan 754 (446 pasal).

Dari 2 (dua) buku dalam KUHD yang terdiri atas 754 pasal, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang asuransi, antara lain :

1)       Buku ke I, bab ke-9 tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya (pasal 246 – pasal286); pada bab ke-10 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah dan tentang pertanggungan jiwa (pasal 287 – pasal 308).

2)       Buku ke II, bab ke-9 tentang pertanggungan bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan (pasal 592 – pasal 685); bab ke-10 tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat an di sungai-sungai serta perairan pedalaman (pasal 686 – pasal 695); bab ke-11 yang mengatur tentang avarij atau kerusakan (pasal 696 – pasal 740) dan bab ke-12 tentang ketentuan hapusnya perikatan-perikatan dalam perniagaan laut (pasal 741 – pasal 747) sedangkan gugurnya tuntutan asuransinya (pasal 746).

Dalam KUHD pasal 246 memberikan pengertian tentang “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”. Pertnaggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan perbudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai-sungai, dan di perairan darat (pasal 247).

Pengertian asuransi pada pasal 246 lebih menekankan pada pengertian untuk asuransi umum saja dan tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa karena dalam asuransi jiwa tidak ada ganti rugi. Dengan lahirnya Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 tahun 1992 pasal 1, Bab I memberikan pengertian tentang asuransi yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak pananggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung –jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertangungkan”.

Dari pengertian asuransi pasal 1 UU No. 2 diatas, maka yang menjadi obyek asuransi adalah “benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya”. Pasal 3 ayat-a UU No. 2 tahun 1992 menyebutkan tentang jenis usaha asuransi meliputi usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi.

Pasal 1 ayat 6 UU No. 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa “Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penaggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”. Sedangkan ruang lingkup perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku (pasal 4 ayat-b).  

Sumber: Dasar-Dasar Asuransi: Jiwa, Kesehatan dan Annuitas. AAMAI – 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>