10 Negara Asean Bahas Asuransi Lintas Batas Negara

abc_header-global-opportuniesSelamat pagi para pembaca setia OCI~ bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan lancar seperti biasanya. Berjumpa kembali di hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018. Pada ulasan kali ini OCI akan membahas mengenai negara-negara anggota Asean berkumpul di Bali untuk membahas asuransi lintas batas negara yang akan melindungi masalah kecelakaan di jalan dan perlindungan atas arus barang bekas di kawasan ini.

Pertemuan ini merupakan dialog lanjutan dari Rapat Kelompok Kerja Council of Bureaux (CoB0 ke-4 yang dilaksanakan pada 28-29 September 2017 di Udon Thani, Thailand dan pertemuan tahunan ke-18 dengan Regulator Asuransi Asean pada 20 November 2017 di Vientiane, Laos. Dalam acara ini, akan dilakukan penyusunan rencana penerapan asuransi tanggung jawab pihak ketiga lintas batas untuk mempercepat implementasi Protokol 5 yakni Skema Asean Asuransi Motor Wajib dari Perjanjian Kerangka Kerja ASAeanEAN tentang Fasilitasi Barang dalam Transit (AFAFGIT).Adapun Protokol 5 dari AFAFGIT ditandatangani pada 8 April 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganannya diikuti oleh pembentukan Asean Council of Bureaux (CoB), yang terdiri dari perwakilan dari semua biro asuransi nasional di kawasan ini. Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi PT Jasa Raharja (Persero) Wahyu Wibowo mengatakan asuransi lintas batas negara ini mirip dengan perlindungan antar provinsi yang sudah berlaku di Indonesia. Misalnya, ketika orang dari Bali bepergian ke Jawa, makan akan terlindungi asuransi.

Bedanya, inisiatif asuransi ini tidak hanya melindungi perjalanan dalam satu negara tetapi hingga seluruh wilayah Asean. Selain itu, tidak melindungi cedera tubuh seperti meninggal atau luka-luka tetapi juga kerusakan barang saat terjadi kecelakaan.

Dia menjelaskan asuransi tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk Blue Card Scheme. Inisiatif itu akan memfasilitasi asuransi kendaraan bermotor, memperkuat pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan, hingga perlindungan atas distribusi barang antar negara Asean.

“Jadi, setiap warga Asean dilindugi dengan asuransi yang istilahnya meringankan jika terjadi kecelakaan,” terang Wahyu.

Asuransi tersebut dinilai sangat diperlukan untuk memajukan perekonomian kawasan karena dapat mempermudah serta mengembangkan transaksi ekonomi. Apalagi, potensi ekonomi di regional Asean sangat tinggi.

“Asuransi tersebut dinilai sangat diperlukan untuk memajukan perekonomian dalam lintas batas negara. Tanpa asuransiu, semua transaksi tidak bisa terjadi,” lanjutnya.

Selain Indonesia, negara Asean lainnya juga menerapkan hal serupa. Namun, setiap melakukan perjalanan lintas batas negara, masing-masing individu akan dimintai pajak sebagai bagian dari perlindungan dan asuransi.

Jika asuransi lintas batas negara ini rampung, maka setiap warga negara di kawasan Asean bebas masuk  tanpa dibiayai pungutan perlindungan diri.

“Misalnya, dari bali ingin menuju Thailand lewat darat, kan perjalanannya melewati Sumatera kemudian menyebrang ke Malaysia sampai tiba di Thailand. Semua kami jamin termasuk jika nantinya ada tabrakan di Thailand. Jadi, ini juga memberi kemudahan jika terjadi kecelakaan disana karena sudah akan ada yang mengurusi,” papar Wahyu.

Pertemuan ini akan mencakup diskusi tentang tantangan penerapan Blue Card Scheme dengan tujuan menemukan solusi teknisnya. Hasil yang diharapkan dari Kelompok Kerja akan menjadi rekomendasi yang akan diajukan ke CoB, termasuk rencana aksi jika memungkinkan.

Sumber: finansial.bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>